Perlu Perda Dalam Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

Dunia yang berubah dengan cepat sekarang menuntut kekuatan lokal untuk mandiri. Kemandirian dalam kelompok yang berbeda merupakan mozaik ketahanan, dan merupakan ekonomi raksasa bangsa ini jika ditingkatkan terus. Agar komunitas masyarakat yang ada di desa bisa menjadi kekuatan yang mempunyai kemandirian, perlu bersama, yaitu agar desa maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itulah tujuan utama ditetapkannya pengaturan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Merupakan penjabaran lanjut dari amanat Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014, angka 8 dan 9. Selain untuk membentuk pemerintahan desa yang professional, dengan UU No. 6 Tahum 2014 tersebut ialah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Di samping itu untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional (Penjelasan Umum, angka 5,6 dan 7). Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa sebagai kearifan lokal, dan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama (Penjelasan Umum, angka 3 dan 4). Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 ini, masyarakat Desa harus dipacu untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan dirinya. Yaitu meningkatkan peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi, agar desa maju, mandiri dan sejahtera. Konstruksi desa ke depan intinya pemberdayaan masyarakat, memotivasi masyarakat, kata Drs. Persadaan Girsang, M.Si, di depan Rapat Kerja Bidang Lembaga Kemasyarakatan baru-baru ini di Batam Kepulauan Riau.

Mengenai pembangunan menghadapi perkembangan lingkungan strategis global, Persadaan Girsang mantan salah satu direktur di Ditjen PMD Kemendagri ini mengemukakan kewenangan otonomi daerah di Provinsi berbeda dengan otonomi desa. Otonomi daerah Provinsi/Kabupaten merupakan pendelegasian kewenangan dari ousat, sedangkan kewenangan desa ada merupakan kewenangan asal usul dan penugasan pemerintah. Jadi ada kearifan lokal yang harus dihormati. Oleh karena itu desa perlu hidup dengan sederhana sesuai kemampuannya secara mandiri, agar desa tidak mengalami imbas budaya, jelas Girsang. Dalam memajukan desa sebagai bagian dari pembangunan desa secara mandiri ke depan, sebagaimana amanat UU No. 6 Tahun 2014, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjen PMD, F. Gatot Yanrianto, SE, M.Si, mengemukakan bagaimana agar dalam perencanaan desa lembaga kemasyarakatan mempunyai peran secara nyata. Hal itu sebagaimana dalam pelaksanaan PNPM selama ini. Untuk itu perlu ditingkatkan sosialisasi agar bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya pembagian kewenangan. Sehingga terhindar dari pemahaman sepotong-potong karena salah persepsi. Kiranya Lembaga Kemasyarakatan di desa tidak disingkat (Lemas) dan singkatan itu, jangan menjadi kenyataan, kata Gatot kepada peserta Rapat Kerja Bidang Lembaga Kemasyarakatan, baru-baru ini di Batam. Mengingat peran strategis lembaga kemasyarakatan desa kedepan, R. Sartono, S.Si, MM, Kasubdit Lembaga Kemasyarakatan Ditjen PMD, pada kesempatan tersebut, menekankan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan actor penting. Jika lembaga kemasyarakatan sebelum UU No. 6 Tahun 2014 cenderung lebih banyak formalitas, maka kedepan harus pelaksana nyata. Sedang lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan faktor sendiri, yang diatur dalam peraturan tersendiri. Dengan demikian perlu ada Pengaturan Daerah sebagai payung dalam pengaturan lembaga kemasyarakatan, kata Sartono

Sumber: kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *