Dana Desa Belum Cair Terganjal Regulasi

Dana Desa belum bisa dicairkan selama belum ada Peraturan Bupati yang mengaturnya. Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Anwar Syahdat (10/5/2015).

“Tahap pencairan dana desa dari kas negara ke kas daerah ada syaratnya yaitu APBD dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penetapan penghitungan dana desa harus ada dulu,” ungkapnya.

 Selain itu, lanjut Anwar, pencairan dana desa dari kas pemerintah daerah juga membutuhkan Perdes mengenai APBDes. “Kalau itu belum ada maka dana desa juga tidak akan disalurkan ke kas desa,” ujarnya.

Dikatakannya, total dana desa untuk Kabupaten Pangandaran sekitar Rp 27 miliar. “Jika dirata-rata setiap desa akan memperoleh Rp 250 juta sampai Rp 270 juta. Mudah-mudahan ini bisa membawa angin segar bagi desa untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Anwar menjelaskan, dana desa tersebut akan dicairkan tiga tahap yaitu tahap pertama sekitar 40 % tahap kedua 40 % dan 20 % pada tahap ketiga. “Jadi kalau misalkan satu desa memperoleh Rp 250 juta maka pada tahap pertama akan memperoleh Rp 100 juta, kemudian tahap kedua Rp 100 juta dan yang ketiga Rp 50 juta,” ungkapnya.

Dikatakannya, desa akan memperoleh total dana desa sebesar 10 % dari APBN pada tahun 2017 mendatang. “Jumlahnya APBN sekitar Rp 640 trilun kalau 10 % itu Rp 64 triluun jadi kalau dibagi 73 ribu desa itu nggak sampai 1 miliar satu desa,” tuturnya.

Dikatakannya, berdasarkan PP Nomor 60 dan perubahan pada PP Nomor 22 tahun 2015 dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Di luar itu tidak disarankan, dana desa itu dipritoritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan, terserah kebijakan desa persentasenya,”  Dana desa tidak boleh untuk gaji perangkat desa. “Untuk gaji perangkat desa sudah ada peruntukan,” ungkapnya.

Saat ini ada sekitar 134 kabupaten/kota yang sudah menerima dana desa dengan total dana mencapai Rp 2,7 trilun. “Pangandaran belum disalurkan karena Perbup nya belum selesai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar mengatakan dana desa yang akan diberikan disesuaikan dengan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan luas wilayah. “Kita sudah siapkan antara Rp 200 hingga 300 juta per desa,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 53 miliar. “Dana tersebut akan dibagi 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaan maka per desanya akan memperoleh sekitar Rp 400 hingga Rp 600 juta. Minggu ini sedang kita proses 14 desa yang sudah mengajukan pencairan ADD,” tuturnya.

Hendar menambahkan pemerintah desa juga akan mendapatkan bantuan keuangan desa yang nilainya mencapai Rp 151 miliar dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 6 miliar. “Kalau kita bagi rata setiap desa tahun ini akan memperoleh lebih dari Rp 500 juta,” sambungnya.

Dikatakanya, Kabupaten Pangandaran mendapatnya dana dari APBN perubahan sehingga pemerintah daerah belum mengalokasikan dan desa. “Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa masuk di APBD dan Perbup ada,” ungkapnya.

Sumber: Radar Tasikmalaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *