Menata Dana Desa

Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama. Untuk bekerja dan mengembangkan diri.

Satu bait bertajuk Desa karya Iwan Fals tersebut berusaha menggambarkan kondisi real masyarakat pedesaan saat ini. Pesatnya pertumbuhan ibu kota hingga daerah penopangnya menambah tinggi tingkat kesenjangan antara kota dan desa. Akibatnya, fenomena urbanisasi menyeruak. Lantas, kota menjadi sasaran perbaikan hidup masyarakat. Beruntung bila penduduk pendatang merupakan golongan terampil dan berpendidikan, tetapi bila tidak tepat maka yang terjadi kesejahteraan masyarakat akan jalan ditempat.

Palu diketuk, para kepala desa bersorak saat Paripurna DPR mengesahkan Undang Undang Desa. Tak lama berselang, alokasi dana desa siap dikucurkan. Bahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015 besaran alokasi dana desa dinaikkan.

Disinilah peran Kementerian Keuangan dalam menganggarkan, mengalokasikan, menyalurkan serta mengawasi dan mengevaluasi penyaluran alokasi dana desa. Sebagai pemegang otoritas fiskal, Kementerian Keuangan bertanggung jawab pada penganggaran dana desa dalam APBN. Tak kurang dari Rp. 20,7 triliun atau 3,23 persen dari dana transfer daerah siap digelontorkan untuk 74 ribu desa yang tersebar dalam 434 kabupaten/kota.

Kemudian, cara pengalokasiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015, sebagai perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 dengan memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, penerbitan PP tersebut memiliki dua misi utama. “Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan dana desa dan mempersempit kesenjangan atau ketimpangan alokasi,” ujar Boediarso.

Setidaknya ada tiga perubahan substansi mendasar dalam PP Nomor 22 tahun 2015, yaitu:

  1. Dibukanya kemungkinan penyesuaian pagu dana desa melalui APBNP 2015, sepanjang belum memenuhi 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah.
  2. Dibuatnya road map pemenuhan alokasi dana desa mencapai sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah.
    Pada tahun 2016 anggaran dana desa akan diusulkan naik minimum 6 persen dari transfer ke daerah dan tahun 2017 akan dinaikkan menjadi 10 persen dari transfer ke daerah. Maka diperkirakan, alokasi dana desa rata-rata per desa secara nasional mencapai sekitar Rp. 1 miliar di tahun 2017.
  3. Melakukan penyempurnaan formulasi pengalokasian dana desa melalui penerapan alokasi dasar dan perubahan formula.
    Alokasi dasar yang ditetapkan sebesar 90 persen dari total pagu anggaran dana desa atau setara dengan Rp18,7 triliun ini akan dibagi rata ke seluruh jumlah desa di Indonesia. Hasilnya, rata-rata setiap desa akan memperoleh dana sebesar Rp. 252 juta.
    Sisanya, sebanyak 10 persen dari pagu anggaran dana desa akan dialokasikan berdasarkan formula. Formula tersebut dihitung berdasarkan basis jumlah penduduk sebesar 25 persen, luas wilayah sebesar 10 persen, angka kemiskinan sebesar 35 persen dan tingkat kesulitan geografis sebesar 30 persen.

Selanjutnya, alokasi dana tersebut akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tiga tahap, yaitu:

  • Tahap pertama, dana tersalur sebesar 40 persen, paling lambat pada minggu kedua April dengan syarat Pemda Kabupaten/Kota telah menyampaikan Perda APBD dan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian dana desa.
  • Tahap kedua, dana tersalur sebesar 40 persen, paling lambat pada minggu kedua Agustus.
  • Tahap ketiga, dana tersalur sebesar 20 persen, paling lambat minggu kedua November. Adapun syarat kedua tahap tersebut yakni Pemda Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa pada Semester I tahun berjalan.

Setelah dana desa masuk ke RKUD Kabupaten/Kota, maka paling lambat tujuh hari kerja, Pemda harus segera mentransfer dana tersebut ke Rekening Kas Desa.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sampai dengan tanggal 15 Mei 2015, pemerintah telah menyalurkan Rp. 3,3 triliun untuk 186 kabupaten/kota. Dengan kata lain, realisasi penyaluran dana desa sudah mencapai 39,8 persen dari pagu tahap pertama sebesar Rp. 8,3 triliun atau sebesar 16 persen dari total pagu dana desa.

Sisanya 248 Kabupaten/Kota belum (tapi) Menteri Keuangan sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh bupati dan walikota. Mengingatkan agar mereka segera menyampaikan peraturan bupati (perbup) dan peraturan walikota (perwali) tentang penetapan alokasi dana desa,” ungkap Boediarso.

Keterlambatan penyampaian perbup/perwali disebabkan sebagian daerah baru memproses penetapan perbup/perwali setelah peraturan PP No.22/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.93/2015 baru disahkan pada bulan Mei 2015.

Setelah dana desa tersalurkan, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan
dana desa sendiri diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Setelah program pembangunan desa dilaksanakan, maka kewajiban Kepala Daerah ialah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Kepala Bupati/Walikota paling lambat pada bulan Juli (laporan semester I) dan bulan Januari tahun berikutnya (laporan semester II).

Lalu, Kepala Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada sejumlah Kementerian teknis. Laporan tersebut paling lambat diterima pada bulan Maret di tahun berikutnya.

Kementerian Keuangan memegang peranan penting dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. “Jadi yang dipantau peraturan bupati/walikota (sementara) evaluasi dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran dana desa pada setiap desa oleh Kabupaten/Kota. Semua akan kita cocokkan, apakah penggunaan dana desa sesuai prioritasnya. Kalau sudah dilakukan tidak ada masalah,” ujar Boediarso.

Apabila pemerintah kabupaten/kota terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, maka dapat diberikan sanksi. Kementerian Keuangan berhak memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau pemotongan penyaluran dana desa yang dilakukan secara berjenjang antar tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.

Sumber artikel: Media Keuangan Kementerian Keuangan RI
Sumber gambar : indonesiabangundesa.org

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *