Rapimnas PPDI Bahas Kesejahteraan Perangkat Desa

Pelaksanaan Rapimnas PPDI Tahun 2018 telah dilaksanakan pada hari ini Sabtu 14/7/2018 di hotel Arra Amandanu, Cepu, Blora. Sebagaimana telah di beritakan infodesanews.com bahwa materi pembahasan dalam Rapimnas PPDI 2018 yaitu terkait pembahasan tindak lanjut Rekernas di Klaten dan tindak lanjut RDPU tahap 2.

Ketua Umum PPDI, Mujito memaparkan empat poin pembahasan yang akan diperbincangkan di forum Rapimnas. Realisasi janji pemerintah ini, diharapkan dapat terwujud pada 2019 mendatang. Empat poin pembahasan tersebut, yaitu:

  1. Memastikan perangkat desa mendapatkan status sebagai bagian dari pemerintah desa.
  2. Perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA. Hak atas penghasilan tetap dan tunjangan ini tetap dengan memperhatikan pengabdian perangkat desa.
  3. PPDI menuntut agar perangkat desa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.
  4. PPDI menuntut agar janji ini terealisasi selambat-lambatnya dalam penetapan APBN 2019 setelah dilakukan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Perangkat Desa Siap Demo Ke Istana Negara Lagi

Para anggota PPDI akan demo ke Istana Negara Jakarta. Bilamana aspirasi-aspirasi yang diutarakan tidak terrealisasi. Hal tersebut diungkap oleh peserta PPDI yang menghadiri Rapimnas 2018.

Adapun aspirasi yang diajukan adalah menuntut kejelasan status dan kesejahteraan. Juga minta kejelasan kalau kita ini karyawan gaji kita harus standar UMK, kalau kita ini aparatur pemerintahan kita harus standar dengan golongan 2A, beber anggota PPDI Temanggung, Jateng.

Sementara itu, M. Hatta selaku dewan pembina PPDI mengatakan bahwa perangkat desa adalah pegawai negara yang mana gaji mereka bersumber dari APBN. Maka dari itu, saya sangat menyayangkan sekali, atas kondisi teman-teman perangkat desa selama ini. Ada gaji namun tidak ada statusnya, kata M. Hatta dalam sambutannya.

Maka, perjuangan yang saat ini dilakukan adalah legal. Menurutnya, standar gaji perangkat desa saat ini sangat tidak sesuai. Masa gaji perangkat desa kalah dengan gaji para pendamping desa (PD). Perangkat desa sudah ada sejak negara ini berdiri, sedangkan PD baru beberapa tahun ini, ungkapnya, dengan disambut tepuk tangan para anggota PPDI.

[youtube src=”Fx8-oK7nhYs” width=”100%”][/youtube]
Dikutip dari: https://infodesanews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *