Gubernur Jabar Keluarkan Instruksi “Ayeuna mah Wayahna Teu Mudik Heula”

Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan instruksi yang ditujukan kepada bupati/wali kota, Panglima Kodam III Siliwangi, serta Kepala Polda Jabar. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443/04/Hukham tentang Penanggulangan Covid-19 dan Imbauan Terkait Mudik selama Pandemi Covid-19, telah ditandatangani Ridwan Kamil pada Kamis (9/4).

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Ahmad mengatakan, instruksi gubernur itu mencakup empat maklumat penting yang harus segera dilaksanakan tiga subjek tersebut. Yakni menginstruksikan seluruh bupati/wali kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2020. Gubernur juga meminta bupati/wali kota memenuhi kesejahteraan tenaga kesehatan terutama perawat dan dokter dengan insentif khusus, akomodasi, transportasi untuk mobilisasi, serta logistik lain.

Menurut Daud, kesejahteraan tenaga medis penting mengingat masih ada stigma masyarakat bahwa dokter atau perawat yang menangani pasien Covid-19 harus dijauhi karena berpotensi menularkan virus. ”Tenaga medis ini garda terdepan tapi terstigma. Oleh karena itu, Pemprov Jabar menampung mereka di hotel bintang lima di Kota Bandung. Pak Gubernur ingin bupati/wali kota juga memiliki kebijakan yang sama,” tutur Daud seperti dilnasir dari Antara.

Selain itu, poin penting lain adalah gubernur meminta bupati/wali kota mengaktifkan gugus tugas di setiap perangkat daerah serta kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan. Menurut Daud, gugus tugas satuan terkecil penting, selain untuk edukasi, juga ampuh mendeteksi pergerakan orang di masing-masing unit, pendataan warga miskin baru, serta estimasi kebutuhan rakyat selama penanganan Covid-19.

Terkait mudik, lanjut Daud, gubernur menginstruksikan bupati/wali kota agar mengupayakan penduduknya tidak pulang kampung sebelum Covid-19 tertangani sampai tuntas. Sebisa mungkin tidak ada yang mudik dari kabupaten/kota. Sebab, kalau membandel, Covid-19 bisa lebih panjang di Jabar.

”Konsekuensi ekonomi dan sosialnya akan sangat mahal dan yang menanggung warga Jabar juga. Jadi ayeuna mah wayahna teu mudik heula  (sekarang bukan waktunya untuk pergi atau mudik dulu),” ujar Daud.

Daud menambahkan, bagi daerah belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), gubernur meminta agar memperkuat data-data persebaran penyakit, peningkatan jumlah kasus dan kematian, serta instrumen lain sebagai syarat mengajukan PSBB. ”Jadi kalau misalnya eskalasi tiba-tiba meningkat, PSBB atau treatment lain dapat dengan cepat dilakukan,” ucap Daud.

Gubernur juga meminta kapolda dan pangdam bersama bupati/wali kota mencari tempat sebagai sarana karantina pasien Covid-19. ”Seperti gedung, wisma, tempat pelatihan, dan properti lain di kabupaten/kota, punya polres dan kodim agar semua tempatnya dimaksimalkan. Kita harus bersiap untuk skenario terburuk,” ujar Daud.

Peran RT/RW Disebut Dalam Instruksi Gubernur Jabar

Gubernur Jabar juga meminta agar gugus tugas bisa sampai tingkat paling bawah, yakni desa/kelurahan. Gugus tugas ini berperan penting dalam edukasi masyarakat terkait Covid-19, deteksi mobilisasi orang di daerahnya, pendataan warga miskin baru, dan menghitung perkiraan kebutuhan rakyat selama pandemic Covid-19.

“Jika nanti diberlakukan PSBB di tingkat kabupaten/kota, maka gugus tugas ini yang berperan dalam pendataan hal-hal penting yang memudahkan Pemprov dalam mengambil keputusan. Termasuk juga pemudik yang masih bandel. Peran RT/RW penting untuk mendata ODP dari para pemudik ini,” jelasnya.

Sementara daerah yang belum berlaku PSBB, diharapkan memperketat pendataan terkait persebaran penyakit, jumlah kasus dan kematian, serta instrument lainnya yang menjadi syarat PSBB.

“Jika ada peningkatan kasus yang signifikan, maka PSBB atau kebijakan lainnya bisa segera dilakukan,” katanya.

Sarana karantina untuk pasien Covid-19 juga menjadi bagian dari Instruksi Gubernur Jabar untuk Kapolda dan Pangdam serta bupati/walikota.

“Semua tempat dimaksimalkan sebagai tempat karantina, bisa gedung, wisma, tempat pelatihan atau property lainnya di suatu kabupaten/kota, baik punya Polres atau Kodim. Kita bersiap untuk scenario paling buruk,” tandasnya.

Sumber: harapanrakyat jawapos rmco

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *