Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-237/PJ/2020 tentang Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP bagi Instansi Pemerintah

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : KEP-237/PJ/2020 TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA SECARA JABATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Instansi Pemerintah, perlu diterbitkan Nomor Pokok Wajib…

Read More

Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam PMK No. 35/PMK.07/2020

Sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun…

Read More

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III

Untuk penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri kembali mencabut 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang Pemerintahan Desa yang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. Adapun daftar 50 Permendagri yang dicabut dapat dilihat…

Read More

PER-22/PB/2013 Petunjuk Lanjutan Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Sebagai petunjuk teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri , Dirjen Perbendahararaan menerbitkan PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Pada PER-22/PB/2013 terdapat beberapa tambahan informasi penting. Salah satu yang penting adalah adanya Form Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas…

Read More

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II

Kementerian Dalam Negeri kembali mencabut 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dinilai membuat rantai biokrasi terlalu panjang dan menghabat pembangunan. Pecabutan Permendagri tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II. Adapun daftar 50 Permendagri yang dicabut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri…

Read More

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Permendagri ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan press briefing terkait pengelolaan Transfer…

Read More

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan…

Read More

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. KEPALA DESA 1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.…

Read More