Dana Desa 2021 Diprioritaskan Untuk SDGs di Desa

Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan bahwa Dana Desa pada 2021 sebesar Rp 72 triliun akan diprioritaskan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan di desa atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Adapun terdapat tiga fokus anggaran dana desa tahun depan, yaitu:

  1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma.
  2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yang meliputi pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan Desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif.
    “Sebagaimana kita maklumi, masih ada sekitar 3000 desa yang belum dialiri listrik. Program nasional pembangunan ekonomi nasional, elektrifikasi antara lain adalah penyediaan listrik desa. Kemudian kita maklumi juga ada 11.000 desa yang belum tersalur jaringan internet,” tutur Abdul Halim dalam teleconference pada Selasa (21/9).
  3. Adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Penetapan tersebut didasarkan pada peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs.

“Pertengahan September, Kementerian Desa sudah mengeluarkan dan sudah undangkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 diundangkan tanggal 15 September tahun 2020. Permendes nomor 13 tahun 2020 tersebut tentang prioritas penggunaan dana desa, dan dilatarbelakangi pemikiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan,” jelas Abdul Halim.

Berdasarkan amanat dari Presiden Joko Widodo, Abdul Halim menyebut dana desa tahun depan agar dapat dirasakan oleh seluruh warga desa, hingga golongan terbawah. Hal itu disebutnya bahwa dana desa sebelumnya disinyalir masih belum sepenuhnya dirasakan oleh warga utamanya golongan terbawah. “Kedua dampak pembangunan desa juga harus dirasakan bukan hanya keberadaan dana desa yang dirasakan, kehadirannya untuk membangun di desa juga dirasakan hasilnya dan oleh karena itu pembangunan di desa harus lebih terfokus,” imbuhnya.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu adanya output yaitu, adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemda (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

“Pembangunan desa dengan dana desa belum berdasar pada kondisi faktual pada kebutuhan masih didasarkan pada keinginan elit yang kemudian disinyalir oleh Presiden. Nah semoga, dengan SDGs K/L dan swasta dalam bantu pembangunan desa akan mudah,” imbuhnya.

Adapun 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan ialah:

  1. Desa Tanpa Kemiskinan.
  2. Desa Tanpa Kelaparan.
  3. Desa Sehat dan Sejahtera.
  4. Pendidikan Desa Berkualitas.
  5. Kerlibatan Perempuan Desa.
  6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.
  7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan.
  8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata.
  9. Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan.
  10. Desa Tanpa Kesenjangan.
  11. Desa Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman.
  12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.
  13. Desa Tanggap Perubahan Iklim.
  14. Desa Peduli Lingkungan Laut.
  15. Desa Peduli Lingkungan Darat.
  16. Desa Damai Berkeadilan.
  17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa.
  18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“SDGs Desa sampai 2030, itu rincian itu tinggal milih mana yang dimau oleh desa, kita hanya beri panduan misal desa tanpa kemiskinan dan kelaparan supaya warga dan pemangku desa bisa mudah bayangkan arah pembangunan kemana, dana desa buat apa. Kita pertegas di SDGs desa itu, kewenangan desa kita cuma berikan arahan yang jelas.” tegasnya.

Sumber: kontan.co.id

MK: Calon Kepala Desa Tidak Terbatasi Domisili

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Arief membacakan putusan yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia  (APDESI).

Pemohon menguji konstitusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” yang termaktub dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam UU Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang  melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.

Oleh sebab itu, lanjut Aswanto, sudah seyogianya pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

“Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat,” tuturnya.

Sedangkan terhadap permohonan para Pemohon yang meminta pengujian konstitusional Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Desa mengenai syarat pendidikan bagi perangkat desa, Pemohon tidak menguraikan argumentasinya. Sehingga permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. “Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandasnya.

Pemohon adalah badan hukum privat yang tugas dan peranannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa atau masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa yang dirugikan atas berlakunya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1). Pasal 33 huruf g menyatakan “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c menyatakan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin menjadi kepala desa, karena mensyaratkan kepada calon kepala desa dan calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Pada kenyataannya, penduduk daerah Pemohon banyak yang bermigrasi, pindah ataupun merantau ke daerah lain dengan tujuan mengembangkan diri. Ketentuan a quo dinilai Pemohon menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Dengan alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan huruf c UU Desa bertentangan bertentangan dengan UUD 1945.

Sumber: mahkamahkonstitusi.go.id

Kebijakan dan Anggaran Dana Desa Dalam RAPBN Tahun 2016

Pengalokasian Dana Desa pada RAPBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa ini dimaksudkan agar mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, mengingat dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam APBNP tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20.766,2 miliar, atau 3,23 persen dari Transfer ke Daerah. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebesar 10 persen dari Transfer ke Daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran Dana Desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. Dengan meningkatkan anggaran Dana Desa tersebut, diperkirakan alokasi yang akan diterima oleh masing-masing desa dapat meningkat rata-rata hampir 2 kali lipat dari yang diterima pada tahun 2015. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Selain meningkatkan besaran anggaran Dana Desa, Pemerintah juga melakukan perbaikan kualitas data dasar yang digunakan untuk pengalokasian Dana Desa, baik pada tahap pengalokasian dari Pusat ke kabupaten/kota maupun pada tahap pengalokasian dari kabupaten/kota ke masing-masing desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dilakukan melalui:

  1. Pemutakhiran (updating) data yang digunakan dalam proses perhitungan alokasi Dana Desa yang mencakup data jumlah desa, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa, dan
  2. Perubahan basis data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa, dari semula menggunakan data per kabupaten menjadi data per desa. 

Perbaikan kualitas data dasar tersebut dimaksudkan agar perhitungan Dana Desa dapat menghasilkan nilai alokasi per kabupaten/kota dan alokasi per desa secara lebih akurat.

Data jumlah desa yang digunakan dalam menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah desa yang secara definitif telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa yang digunakan merupakan data yang disediakan oleh BPS dan Kementerian Dalam Negeri. Formulasi pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa, dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Selanjutnya, secara teknis pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, alokasi Dana Desa dihitung dengan menggunakan formula 90 persen berdasarkan pemerataan (alokasi dasar), dan 10 persen berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (alokasi berdasarkan formula). Penghitungan alokasi Dana Desa berdasarkan formula menggunakan variable jumlah penduduk dengan bobot 25 persen, angka kemiskinan dengan bobot 35 persen, luas wilayah dengan bobot 10 persen, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot 30 persen. Hasil perhitungan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota setelah ditetapkan dalam APBN akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, selanjutnya bupati/walikota melakukan pembagian Dana Desa kepada setiap Desa di wilayahnya. Hasil perhitungan alokasi yang dilakukan oleh bupati/walikota tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota mengenai pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa.

Untuk mendukung tatakelola keuangan desa yang baik, dan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, maka pada tahun 2016 kebijakan Dana Desa juga diarahkan untuk memperbaiki ketepatan waktu pelaksanaan penyaluran Dana Desa, baik penyaluran dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, maupun penyaluran dari RKUD kabupaten/kota ke rekening kas desa (RKD). Pada tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Desa, diharapkan setiap kabupaten/kota sudah dapat mencantumkan Dana Desa dalam APBD, dan menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian Dana Desa secara tepat waktu. Di sisi lain, setiap desa juga diharapkan sudah dapat menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat waktu, dengan mencantumkan rencana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dokumen penganggaran yang diperlukan untuk dasar pelaksanaan kegiatan sudah dapat dipenuhi di awal tahun, sehingga penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, dan dari RKUD ke RKD dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap II paling lambat minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III paling lambat pada minggu kedua Oktober sebesar 20 persen. Alokasi anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp46.982,1 miliar (6,4 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah), atau meningkat 126,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. [Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2016]