Bansos Jabar Tahap Ketiga Disalurkan ke KPM di Desa Masawah

Pemerintah Desa Masawah memfasilitasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat di aula desa Masawah, Minggu (1/11). Bansos diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum pada daftar penerima bantuan yakni keluarga yang terdampak oleh wabah Covid-19.

Pelaksanaan penyaluran ini disiarkan langsung melalui channel instagram @desamasawah. Semua yang terlibat dalam penyaluran ini melaksanakan protokol kesehatan berupa penggunaan masker dan menjaga jarak agar tidak terlalu rapat. KPM dipanggil secara bertahap untuk mencegah terjadinya penumpukan atau antrian panjang.

Sebagaimana dikutip dari jabarprov.go.id, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, terdapat perubahan nominal bansos Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahap tiga ini dari sembako sebelumnya senilai Rp 350 ribu menjadi Rp 250 ribu dan uang tunai dari Rp 150 ribu menjadi Rp 100 ribu, sehingga total nominal bansos provinsi tahap tiga adalah Rp 350 ribu.

Kemudian Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, bansos ini hanya diberikan dalam keadaan darurat seperti saat situasi pandemi Covid-19 ini dan berharap ekonomi Jawa Barat terus bergerak hingga 90 persen, sehingga tahun depan sudah tidak ada lagi penerima bansos.

“Mudah-mudahan sisa waktu di November sampai Desember mendekati 80 sampai 90 persen. Artinya kalau sudah angka itu maka ekonomi sudah normal lagi asal disiplin (protokol kesehatan),” kata Gubernur, usai melepas pengantar bansos, Selasa (27/10/2020).

Menurut Gubernur, sebagian besar pemerima bansos sudah berproses di bantuan ketiga ini dan untuk bantuan keempat nanti akan mengakhiri (disalurkan di akhir tahun), karena ekonomi sekarang sudah membaik dimana ekonomi Jawa Barat sudah bergerak di 60 persen.

Jika menemukan masalah dalam penyaluran bansos ini, warga bisa memanfaatkan aplikasi PIKOBAR. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa melaporkan terkait persoalan penyaluran bansos ini.

Untuk Jaga Daya Beli Masyarakat, Program BST Diperpanjang Hingga Juni 2021

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengupayakan bantuan sosial di tengah pandemi virus corona (covid-19) salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia. Bantuan Sosial Tunai tersebut telah dilakukan dalam 2 gelombang dari bulan April hingga Desember 2020 nanti. Gelombang pertama (April-Juni) penerima manfaat mendapatkan Rp600.000 per KK per bulan. Kemudian pada gelombang kedua yang berlangsung dari Juli-Desember telah disesuaikan menjadi Rp300.000 per KK per bulan.

Asep Sasa Purnama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, menjelaskan, “Realisasi Bantuan Sosial Tunai Alhamdulillah telah mencapai 82% secara nasional. Kami berterimakasih kepada semua Bupati, Walikota, Gubernur, Camat, Kepala Desa, Lurah, kemudian aparat, yang bahu membahu menyalurkan bantuan, sehingga apa yang sebelumnya kita perkirakan sebagai tantangan luar biasa, pada akhirnya bisa kita laksanakan dengan baik.” Hal ini disampaikannya dalam Dialog Produktif bertajuk “Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi “yang diselenggarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Senin (2/10).

Lebih lanjut, Asep Sasa Purnama menjelaskan bahwa Bantuan Sosial Tunai tidak hanya berdampak sosial semata-mata bagi keluarga penerima manfaat, tapi juga berdampak ekonomi yang lebih besar lagi. Dengan adanya Bantuan Sosial Tunai ini, terjadi sirkulasi uang secara nasional dengan jumlah Rp32,4 Triliun atau sekitar Rp2 Triliun tiap bulannya, dan mampu membantu menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Pada sisi penyaluran, PT. Pos selaku mitra Kemensos memanfaatkan 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia sebagai titik pengambilan Bantuan Sosial Tunai tersebut. PT. Pos juga telah menjalin koordinasi dengan komunitas setempat, RT, RW, atau banjar dan bekerjasama menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini. Bahkan bagi penerima manfaat yang tidak bisa mendatangi titik pengambilan, petugas pos akan mendatangi langsung dan mengantar Bantuan Sosial Tunai, seperti bagi mereka yang telah lanjut usia, sakit atau tinggal di desa-desa terpencil.

Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama PT. Pos Indonesia, menyatakan,“Kami sudah berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini ke 483 kota, 514 Kabupaten, 7094 Kecamatan, dan 83.447 desa. Alhamdulilah dengan jumlah yang masif tersebut kita telah sampai pada tahap ke-6, tercapai 96,79% dana yang kita salurkan Rp21,5 Triliun. Sisanya karena ada yang sudah meninggal maupun pindah alamat, itu kita kembalikan ke Kemensos dan diganti dengan data baru yang akan diberikan di periode berikutnya”.

PT. Pos Indonesia pun optimis realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke 9 juta keluarga penerima manfaat ini akan selesai pada minggu pertama bulan Desember 2020. Hingga tahap ke-6 bulan September lalu, PT. Pos telah menjangkau 8,6 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang terkenal sulit untuk disentuh akibat keterbatasan sarana transportasi dan cuaca untuk menuju ke sana.

Cakupan provinsi yang menjadi sasaran Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos pada tahun 2021 nanti juga bertambah dari 33 Provinsi menjadi 34 Provinsi dengan memasukkan DKI Jakarta. Pada 2020 ini Provinsi DKI Jakarta tidak menerima manfaat Bantuan Sosial Tunai karena digantikan oleh Bantuan Presiden berupa sembako bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan Sosial Tunai rencananya akan berlanjut hingga periode Juni 2021 mendatang melihat dampak pandemi Covid-19 masih akan terus mempengaruhi daya beli masyarakat rentan Indonesia. “Karena fenomena Covid-19 ini masih dinamis, sehingga kami mendapatkan amanah sementara ini untuk tahun depan dilanjut sampai bulan Juni 2021. Kemudian jumlahnya disesuaikan menjadi Rp200.000. Tentu ada pertimbangan kenapa berkurang dari sebelumnya Rp300.000, karena kita juga sudah melihat banyak program-program lain yang dilakukan kementerian dan lembaga, yang bisa diakses keluarga penerima manfaat. Kemudian tahun depan sasaran penerimanya pun menjadi 10 juta keluarga” ujar Asep Sasa Purnama. Kebijakan bantuan tunai sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus corona (Covid-19). Penerima Bantuan Sosial Tunai ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS yang bersumber dari data ajuan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran bantuan sosial ini menggandeng PT Pos sebagai mitra penyalur hingga bisa tersampaikan langsung kepada penerima manfaat.

Sumber: covid19.go.id

Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Daerah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/5184/SJ sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara rinci isi dari Surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu, dapat dilihat disini.

Satgas Penanganan Covid-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya:

  1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah;
  2. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.
  3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah.
  5. Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Kasatgas penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan demikian pelaporan Kasatgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota kepada Kasatgas Provinsi dan Kasatgas Penanganan Covid-19 Provinsi langsung kepada Kasatgas Penanganan Covid-19 Nasional.

Struktur Satgas Penanganan Covid-19 meliputi:

Pembentukan Satgas Penanganan COVID-l9 provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat tanggal 30 September 2020. Dalam Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5 agar mencantumkan klausul pencabutan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020.

Download: Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah

Jawa Barat Siap Berlakukan New Normal, Warga di 5 Daerah Level 2 Bisa Beraktivitas Biasa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Provinsi Jawa Barat dinilai sudah siap menjalankan konsep the new normal atau pembiasaan aktivitas masyarakat kembali di tengah pandemi Covid-19 yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan Jawa Barat sudah melakukan salah satu dasar untuk pemberlakuan new normal tersebut, yakni leveling atau pengkategorian setiap daerah berdasarkan temuan penyebaran Covid-19.

Jabar itu dinilai sudah siap melaksanakan new normal karena pertama, kita kan sudah melakukan leveling kewaspadan untuk di Jabar ini. Seperti kita ketahui bahwa di Jabar ada 27 kabupaten kota, 5 daerah di level biru, 19 di level kuning, dan ada 3 kabupaten kota masih di level merah,” katanya di Gedung Sate, Selasa (26/5).

Di Jabar tidak ada kabupaten atau kota yang masih berada di Level 5 atau level kritis. Yang ada hanya di Level 4 atau warna merah, yaitu:

  • Kabupaten Bekasi,
  • Kota Bekasi, dan
  • Kota Cimahi.

Pada tiga kota dan kabupaten ini diharapkan melanjutkan seperti yang sudah dilaksanakan di PSBB.

Kemudian ada 19 kota dan kabupaten berada di Level 3 dengan kewaspadaan warna kuning, sehingga kegiatan boleh meningkatkan 60 persen dengan tetap jaga jarak dan protokol kesehatan. Daerah yang masuk Level 3 atau warna kuning ini adalah:

  • Kabupaten Bandung,
  • Kabupaten Bogor,
  • Kabupaten Ciamis,
  • Kabupaten Cianjur,
  • Kabupaten Cirebon,
  • Kabupaten Indramayu,
  • Kabupaten Karawang,
  • Kabupaten Kuningan,
  • Kabupaten Majalengka,
  • Kabupaten Purwakarta,
  • Kabupaten Subang,
  • Kabupaten Sukabumi,
  • Kabupaten Tasikmalaya,
  • Kota Bandung,
  • Kota Banjar,
  • Kota Bogor,
  • Kota Cirebon,
  • Kota Depok, dan
  • Kota Tasikmalaya.

Sedangkan daerah yang masuk Level 2 atau warna biru di Jabar adalah:

  • Kabupaten Bandung Barat,
  • Kabupaten Garut,
  • Kabupaten Pangandaran,
  • Kabupaten Sumedang, dan
  • Kota Sukabumi.

Di kabupaten dan kota ini kegiatan dapat dilakukan seperti biasa tetapi memberlakukan protokol kesehatan.

Kemudian level kewaspadaan ini secara lebih lengkap bisa diterapkan di level wilayah yang lebih kecil. Misalnya level desa. Jadi apabila ini diterapkan di unit lebih kecil, ini tentunya aparat dan masyarakat akan lehih mudah mengendalikan penyebarannya.

Jadi yang sudah hijau, atau Level 1 di Jabar juga sudah ada di level desa. Artinya tidak ada ODP, PDP, dan pasien positif. Kalau sudah hijau, kemudian ditetapkan new normal, ini lebih mudah dikendalikan karena relatif kecil dan penduduk tidak terlalu banyak,” katanya.

Di era new normal ini, katanya, kegiatan ekonomi sudah bisa berjalan seperti biasa, termasuk pasar, toko, dan mal, yang akan dibuka. Hal yang penting di era new normal ini, katanya, tetap diberlakukan protokol kesehatan.

Mal jumlah pengunjungnya dibatasi, tetap diminta cuci tangan, kemudian juga antara kita dengan penjual tetap menjaga jarak, termasuk juga dengan pengunjung lainnya, itu yang harus diterapkan,” katanya.

Era new normal ini, katanya, adalah menjalani kehidupan secara normal tapi dalam suasana yang baru. Yakni suasana yang utamanya bahwa masyarakat harus selalu memakai masker di luar rumah, menjaga jarak antar individu, dan tidak lupa kita sering-sering untuk mencuci tangan.

Kehidupan new normal ini di Jawa Barat akan tetap fokus ya tentunya selain karena kepada pemulihan ekonomi, juga kita tetap secara ketat akan melakukan upaya kesehatan dan utamanya adalah untuk keselamatan nyawa daripada masyarakat di Jawa Barat,” katanya.

Selain itu, tuturnya, tes masif akan terus dilakukan untuk terus memperluas peta penyebaran Covid-19 di Jabar dan petanya akan lebih akurat untuk bisa mengetahui titik-titik persebaran untuk segera diputus.

Pemprov Jabar, katanya, akan tetap mengacu sejumlah peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar, mengenai pemberlakuan protokol kesehatan di kegiatan industri dan tempat kerja, pengaturan perhubungan, pendidikan, perekonomian dan perdagangan, serta peraturan lainnya yang akan mengatur aktivitas masyarakat di berbagai bidang di tengah pandemi Covid-19.

Mengenai pengaturan perhubungan di masa mudik dan balik lebaran, katanya, Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pengetatan pemeriksaan di sejumlah cek poin yang sudah ditetapkan, terutama yang mengarah ke DKI Jakarta.

Kalau DKI mengeluarkan mengeluarkan surat keluar masuk DKI, di Jawa Barat tidak seperti itu. Yang jelas bahwa di Jawa Barat kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih ketat tentunya, aparat pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri seperti di perbatasan Jawa Tengah. Kita juga berupaya untuk melakukannya di tempat transit dan di terminal,” katanya.


Sumber: Tribun Jabar

Gubernur Tetapkan PSBB Jabar 6-19 Mei 2020

BANDUNG – Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Forkopimda Jabar menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Jawa Barat akan berlangsung 6 – 19 Mei, dan telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan RI melalui suratnya tanggal 1 Mei 2020. Keputusan itu diambil mengingat eskalasi penyebaran virus corona di Jawa Barat yang dinilai masih cukup banyak.

“Ini adalah momen yang tapat untuk PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat, di mana trend penyebaran covid 19 dalam minggu-minggu ini sebanarnya melandai. Apalagi hari Jumat 1 Mei kemarin tidak ada satupun kasus positif alias 0 di Jawa Barat. Namun ini tetap perlu kita antisipasi hingga benar-benar bisa diputus mata rantainya” kata Gubernur di Gedung Pakuan, Sabtu (2/5/2020)

PSBB menurut Ridwan Kamil bisa dibilang satu-satunya cara paling efektif memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut.

“Evaluasi Kami setelah pemberlakuan PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, ada penurunan trend kasus positif. Ini dengan kondisi pergerakan masyarakat dalam masa PSBB ini masih 50 persen. Nah idealnya pergerakan warga itu bisa ditekan hingga menyisakan 30 persen saja” ujar Kang Emil.

Menurut Kang Emil, hal itulah yang ditargetkan dalam PSBB seluruh Jabar, yaitu pergerakan warga nisa mencapai 30 persen bahkan lebih rendah lagi.

“Maka dari itu, Saya meminta partisipasi warga untuk patuh dan taat. Gunakan moment ibadah saum ini untuk kepatuhan demi keselamatan bersama” harap Kang Emil.

Dalam kesempatan itu Gubernur meminta para Bupati dan Walikota untuk segera mensosialisasikan PSBB Jabar kepada warganya, dan mempersiapkan penyaluran bantuan sosial bagi mereka yang terdampak. (Pun)

Protokol Isolasi Mandiri di Tempat Khusus dalam Penanganan Covid-19

Protokol Isolasi Mandiri di Tempat Khusus dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Kebupaten Nomor 443/1186/SETDA/2020 tanggal 29 April 2020.

Pelaksana Protokol ini adalah orang yang menjalani isolasi mandiri, pihak keluarga yang salah satu keluarganya menjalani isolasi, Gugus Tugas Desa, Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Kabupaten.

A. Ketentuan Umum

  1. Dasar : Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 060/1178.SETDA/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
  2. Isolasi mandiri di tempat khusus adalah suatu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara menempatkan masyarakat yang mudik/pulang kampung ke Pangandaran di tempat yang telah ditentukan.
  3. Lokasi isolasi mandiri di tempat khusus adalah suatu tempat yang disediakan oleh gugus tugas kecamatan dan gugus tugas desa untuk melakukan isolasi mandiri.

B. Kewajiban bagi orang yang menjalani isolasi mandiri:

  1. Tinggal di tempat isolasi mandiri di tempat khusus dan tidak boleh ada kontak fisik dengan pihak keluarga serta tidak boleh pergi ke ruang public, selama 14 hari.
  2. Menggunakan tempat terpisah dari anggota peserta isolasi lainnya.
  3. Berupaya menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan peserta isolasi lainnya.
  4. Selalu menggunakan masker selama masa isolasi mandiri.
  5. Melakukan pengukuran suhu setiap hari dan observasi gejala kritis seperti batuk atau kesulitan bernapas kepada petugas kesehatan.
  6. Menghindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas) dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi) dan seprai.
  7. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain asupan makanan bergizi, cuci tangan secara rutin dengan sabun serta melakukan etika batuk/bersin.
  8. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi.

C. Kewajiban pihak keluarga terhadap salah satu keluarganya yang menjalani isolasi

  1. Menyiapkan kebutuhan bagi anggota keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri di tempat khusus berupa alat makan dan minum, alat mandi dan perlengkapan pribadi lainnya yang diperlukan selama isolasi mandiri.
  2. Memberi makan dan minum kepada anggota keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri, dengan tidak melakukan kontak fisik pada saat memberikan makanan dan minuman.
  3. Memantau perkembangan kesehatan anggota keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan melaporkannya kepada petugas kesehatan.

D. Kegiatan Gugus Tugas Desa

  1. Melakukan pendataan orang yang masuk ke Pangandaran tanpa melewati pos check point dan melakukan koordinasi dengan gugus tugas kecamatan.
  2. Membentuk Tim Satgas Pengamanan tempat isolasi, terdiri dari berbagai unsur yang ada di Desa.
  3. Membuat Jadwal Piket Tim Satgas secara bergiliran.
  4. Melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan kesehatan terdekat.
  5. Memfasilitasi sarana prasarana yang mendukung kegiatan isolasi.
  6. Mengambil langkah-langkah untuk mendukung terlaksananya isolasi dengan prinsip gotong royong dan kesetiakawanan social.
  7. Melakukan penyemprotan desinfektan seminggu dua kali di tempat isolasi.
  8. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.
  9. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isolasi dan melaporkan kepada gugus tugas kecamatan.

E. Kegiatan Gugus Tugas Kecamatan

  1. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari petugas check point perbatasan dan berkoordinasi dengan gugus tugas desa untuk penempatan pemudik di tempat isolasi khusus.
  2. Melakukan edukasi secara terus menerus kepada warga masyarakat, tentang pentingnya kesadaran bersama untuk mencegah dan menangani Covid-19.
  3. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika terjadi pelanggaran di tempat isolasi khusus.
  4. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Gugus Tugas Desa.
  5. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isolasi dan melaporkan kepada gugus tugas kabupaten.

F. Kegiatan Gugus Tugas Kabupaten

  1. Memerintahkan koordinator petugas check point untuk menyampaikan data harian pemudik kepada gugus tugas kecamatan.
  2. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari gugus tugas kecamatan.
  3. Memberikan bantuan dana stimulan untuk kegiatan isolasi di tempat khusus yang dipandang perlu.
  4. Melakukan edukasi secara terus menerus kepada warga masyarakat, tentang pentingnya kesadaran bersama untuk mencegah dan menangani Covid-19.
  5. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Gugus Tugas Kecamatan.
  6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isolasi dan melaporkan kepada Bupati.