Tag: Siskeudes

Artikel

Aplikasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan Desa

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada tahun 2015.Menurut survey BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi.Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing.Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar Siskeudes ...
Artikel

Release Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) V1.2 R1.0.6

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.Siskeudes V1.2 R1.0.6Dirilis tanggal 22 Desember 2017, Di Update 31-01-2018 point 12 s.d 15Penambahan table Ref_Output kegiatan untuk output Dana Desa di PMK-50Penambahan table Ta_KegiatanOutput untuk merekam output kegiatan yg dibiayai dari Dana DesaPenambahan input parameter Ref_output dana desa, input data target dan realisasi output kegiatan dana desa Penambahan report penyaluran dan penggunaan dana desa sesuai PMK-50Penyempurnaan repor...
Artikel

BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional  Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana pr...
Artikel

Kawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP Luncurkan SIMDA Desa

Sebagai wujud pertanggungjawaban BPKP selaku pengawal akuntabilitas keuangan nasional, BPKP kembali meluncurkan satu aplikasi terbaru yaitu Aplikasi Sistem “Tata Kelola Keuangan Desa” atau SIMDA Desa. Launching yang dilakukan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan disaksikan oleh beberapa pejabat seperti Wakil Ketua KPK Zulkarnaen,  Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi digelar di Aula Gandhi BPKP, Jakarta (13/07)Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Ardan, pemberian dana ke desa yang demikian besar...